Dampak Sosial dan Budaya Kenaikan BBM dalam Konteks Hubungan Demokratis antara Pemerintah dan Masyarakat.
Ludiro Madu, Director of Diplomacy Dept., IC3D
Ludiro Madu, Director of Diplomacy Dept., IC3D
28 Maret 2012 - Diskusi 'Urun Rembug Nasional, Mengantisipasi Dampak Kenaikan Harga BBM Untuk Kelangsungan Bangsa Indonesia' di Gedung Bale Santika Kampus Universitas Padjadjaran Jatinangor
1. Intro
Rencana Pemerintah RI naikkan harga BBM tampaknya hanya menunggu waktu. Tanggal 1 April 2012 telah ditetapkan sebagai waktu yang tepat utk mengurangi subsidi pemerintah thd BBM. Kalaupun masih ada perdebatan politik antar-partai politik di DPR, pemerintah tetap akan menyesuaikan harga bbm.
Rencana Pemerintah RI naikkan harga BBM tampaknya hanya menunggu waktu. Tanggal 1 April 2012 telah ditetapkan sebagai waktu yang tepat utk mengurangi subsidi pemerintah thd BBM. Kalaupun masih ada perdebatan politik antar-partai politik di DPR, pemerintah tetap akan menyesuaikan harga bbm.
Pro-kontra di masyarakat
Lepas dari setuju atau menolak, dampak terhadap kenaikan harga BBM perlu diantisipasi. Meskipun kepastian harga BBM naik pun belum diketahui, urgensi untuk mengidentifikasikan dampak sosial budayanya perlu dilakukan. Tujuannya adalah utk melakukan antisipasi dalam rangka mengawal kebijakan ini.
Tulisan ini mencoba mengidentifikasi dampak sosial-budaya dan kebijakan kenaikan BBM dari sudut pandang hubungan state & society. Paska-1998 demokratisasi telah menempatkan pemerintah&masyarakat dalam hubungan yg dinamis. Masyarakat tidak lagi dalam posisi lemah (weak society) dalam menghadapi pemerintah seperti dalam pemerintahan otoritarian.
Sebaliknya, pemmerintah juga tidak dalam kondisi incapable dalam menanggapi berbagai persoalan domestik karena weak state hanya akan menimbulkan keadaan anarkis. Sementara itu, sistem politik demokratis justru menempatka pemerintah dan masyarakat sama-sama dalam posisi kuat (strong state dan strong society).
Dalam konteks yg ketiga ini, kebijakan kenaikan BBM diharapkan dapat menciptakan momentum bagi pem & masy utk menjamin sustainabilitas dan peningkatan kualitas demokrasi.
2. Dampak sosial-budaya
- Kenaikan harga BBM mengakibatkan:
a. meningkatnya kesulitan hidup masyarakat yg dikategorikan sbg masyarakat miskin: 30jt
b. bertambahnya jumlah penduduk yg dikategorikan sbg hampir miskin: 40jt
c. kenaikan bbm seakan menjadi titik puncak protes masyarakat kpd pemerintah.
d. demonstrasi jalanan mjd cara yg dianggap terbaik utk mendesakkan pendapat&kepentingan
e. protes tsb tunjukkan perbedaan sikap antara partai politik dengan konstituennya
- Kenaikan harga BBM mengakibatkan:
a. meningkatnya kesulitan hidup masyarakat yg dikategorikan sbg masyarakat miskin: 30jt
b. bertambahnya jumlah penduduk yg dikategorikan sbg hampir miskin: 40jt
c. kenaikan bbm seakan menjadi titik puncak protes masyarakat kpd pemerintah.
d. demonstrasi jalanan mjd cara yg dianggap terbaik utk mendesakkan pendapat&kepentingan
e. protes tsb tunjukkan perbedaan sikap antara partai politik dengan konstituennya
3. Peran Pemerintah
Kenaikan BBM dipandang sebagai bukti lemahnya pemerintah menghadapi gejolak pasar. Pemerintah seakan didikte oleh kekuatan pasar. Melalui mekanisme supply & demand, pemerintah seolah tak bisa melakukan kontrol atas harga BBM.
Kenaikan BBM dipandang sebagai bukti lemahnya pemerintah menghadapi gejolak pasar. Pemerintah seakan didikte oleh kekuatan pasar. Melalui mekanisme supply & demand, pemerintah seolah tak bisa melakukan kontrol atas harga BBM.
Namun demikian, kebijakan penyesuaian harga BBM perlu dilihat sebagai bukti kehadiran pemerintah. Pemerintah berusaha melindungi masyarakat dari ketidakpastian atas dampak kenaikan BBM.
Seiring dengan kebijakan itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan,seperti:
BLSM, Raskin, Beasiswa dan Bantuan transportasi
BLSM, Raskin, Beasiswa dan Bantuan transportasi
Kebijakan tsb tidak lepas dari kritik.
4. Hubungan pemerintah & masyarakat
Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM perlu dijadikan momentum untuk mendekatkan hubungan pemerintah dan masyarakat.
Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM perlu dijadikan momentum untuk mendekatkan hubungan pemerintah dan masyarakat.
BLSM perlu dikaji ulang utk menghindarkan masy dari budaya instan 'fast money'. Pem sebaiknya melihat kenaikan BBM tidak dari sekedar memberi kompensasi finansial sementara. Lebih dari itu, BLSM perlu diubah menjadi bantuan yg sifatnya padat karya.
Mendorong parpol utk lebih meningkatkan rekruitmen politik agar hub dgn konstituen tercermin dlm bentuk dukungan konstituen thd kebijakan parpol
Masyarakat dan parpol perlu didorong utk mengembangkan praktek demokrasi konsensual daripada sekedar prosedural-elektoral.
5. Konklusi
Kebijakan kenaikan harga BBM perlu dilihat sebagai upaya pemerintahan demokratis untuk melindungi rakyat dari konsekuensi lanjutannya. Melalui otoritasnya,pemerintah memandang kenaikan BBM sebagai solusi atas persoalan APBN. Pemerintah juga telah mempersiapkan kebijakan antisipatif untuk menanggilangi dampak kenaikan BBM.
Kebijakan kenaikan harga BBM perlu dilihat sebagai upaya pemerintahan demokratis untuk melindungi rakyat dari konsekuensi lanjutannya. Melalui otoritasnya,pemerintah memandang kenaikan BBM sebagai solusi atas persoalan APBN. Pemerintah juga telah mempersiapkan kebijakan antisipatif untuk menanggilangi dampak kenaikan BBM.
Di sisi lain, masyarakat mengekspresikan pendapatnya melalui berbagai cara dan bentuk. Berbagai kritik muncul dengan bermacam argumentasi dan bukti. Tak ada keraguan mengenai ekspresi demokratis masyarakat untuk mempengaruhi ketetapan pemerintah.
Kondisi ini memperlihatkan praktek demokrasi kita tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga konsensual. Akhirnya demokrasi telah menjadi cara, proses, dan tujuan dalam kebijakan penaikan harga BBM ini.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=335307206516639&id=240323586015002
Tidak ada komentar:
Posting Komentar